Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Melalui Direktur OHARDA menerima usulan 1 (satu) perkara tindak pidana umum yang diajukan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur untuk dihentikan penuntutannya dan diselesaikan dengan Restorative Justice.

Perkara yang diajukan diajukan masing-masing atas nama tersangka:
1. Andi Muhammad Aidil Adha Bin Andi Affah(KN.Balikpapan)
perkara penggelapan pasal 374 KUHP atau pasal 372 KUHP

Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan
keadilan restoratif ini diberikan antara lain:
• Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta
maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf;
• Tersangka belum pernah dihukum;
• Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;
• Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
• Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
• Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah
untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi;
• Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan
ke persidangan karena tidak
akan membawa manfaat yang lebih besar;
• Pertimbangan sosiologis;
• Masyarakat merespon positif.

Kamis, 14 Desember 2023 di Meeting Room Porta by Ambarrukmo, Yogyakarta. Asisten Tindak Pidana Khusus Romulus Haholongan, SH.,MH. Sebagai narasumber sosialisasi dengan tema “Maju Membangun Negeri Tanpa” kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2023 dengan peserta dari PT.MMPKT

Selasa, 12 Desember 2023, di ruang vicon Kajati Kaltim, Kajati Kaltim Hari Setiyono, SH.,MH mengikuti pengarahan Jam Intel Tindak Lanjut Perintah Jaksa Agung Muda Intelijen terkait Netralitas Aparatur Kejaksaan dan Launching Kanal Lapdu Jaga Desa / Hotline Direktorat B secara virtual

Sedangkan Asintel Kejati Kaltim, Aji Kalbu Pribadi, SH.,MH mengikuti pengarahan secara virtual di Kejaksaan Negeri Berau.

Selasa, 12 Desember 2023, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Melalui Direktur OHARDA menerima usulan 2 (dua) perkara tindak pidana umum yang diajukan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur untuk dihentikan penuntutannya dan diselesaikan dengan Restorative Justice.

Perkara yang diajukan diajukan masing-masing atas nama tersangka:
1. Iskandar BIN Jamaluddin perkara penadahan
pasal 480 ke-1 KUHP (KN. Balikpapan)
2. Agus BIN Slamet perkara pencurian
pasal 362 jo pasal 53 ayat (1) KUHP (KN. Paser)

Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan
keadilan restoratif ini diberikan antara lain:
• Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta
maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf;
• Tersangka belum pernah dihukum;
• Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;
• Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
• Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
• Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah
untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi;
• Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan
ke persidangan karena tidak
akan membawa manfaat yang lebih besar;
• Pertimbangan sosiologis;
• Masyarakat merespon positif.

Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum.

Selasa, 5 desember 2023, di ruang rapat wakajati kaltim, Wakajati Kaltim Roch. Adi Wibowo, SH. MH didampingi Asdatun beserta Tim Jaksa Pengacara Negara menerima pemaparan dari Sekretaris Daerah pada sekretariat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait permohonan bantuan selaku Negosiator dalam rangka melakukan Pembayaran kepada pihak PT. Nuansa Cipta Realitindo