Pertemuan tahunan Bank Indonesia provinsi Kalimantan Timur bertemakan “sinergi memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi nasional”

Proses eksekusi terpidana JOHANSYAH als BAGONG Bin (Alm) DARWIN di Pelabuhan Internasional Tunontaka Nunukan Kalimantan Utara sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1330K/Pid.Sus/2021 dan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor: Print-1468/O.4.15/Enz.3/08/2021 Tanggal 9 Agustus 2021.

Asisten Tindak Pidana Khusus Romulus Haholongan, SH., MM beserta jajaran mengikuti kegiatan Focus Group Discussion yang di selenggarakan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dengan mengangkat tema “Optimalisasi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Rangka Pemulihan Dampak Tindak Pidana Korupsi” secara virtual

Senin 27 November 2023, Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menyetujui 5 perkara permohonan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif yang diajukan oleh Kejati Kaltim, yaitu :

1. Tersangka Supiansyah bin Abdullah dari Kejaksaan Negeri Balikpapan, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
2. Tersangka Eviana Suliling anak dari Rangan dari Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
3. Tersangka Budi Handono alias Budi bin Tahir dari Kejaksaan Negeri Nunukan, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
4. Tersangka Sri Wahyuni alias Ama binti Jumain dari Kejaksaan Negeri Tarakan, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.
5. Tersangka Muhammad Zulkarnain bin Edi Susanto dari Kejaksaan Negeri Samarinda, yang disangka melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Alasan pemberian pengehentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif ini di berikan antara lain :

• Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf;

• Tersangka belum pernah dihukum;

• Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;

• Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;

• Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

• Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi;

• Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar;

• Pertimbangan sosiologis;

• Masyarakat merespon positif.

Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum.

Kajati Kaltim Hari Setiyono, SH., MH di dampingi Wakajati Roch Adi Wibowo, SH., MH, Asdatun Ristopo Sumedi, SH.,MH dan para kasi pada bidang datun menerima Pemaparan dari Kepala Kejaksaan Negeri Bulungan terhadap permohonan Legal Opinion dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung tentang Kegiatan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung.