KEJATI KALTIM MENYELENGGARAKAN SEMINAR NASIONAL YANG DIBUKA OLEH KAJATI KALTIM HARI SETIYONO, SH., MH

Kamis, 13 Juli 2023 di Aula lantai 8 Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, dalam rangka memperingati Hari Bhakti Adhyaksa ke 63, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur mengadakan Seminar Nasional dengan tema “Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Merugikan Perekonomian Negara” secara daring dan luring.

Kegiatan seminar ini dibuka oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur HARI SETIYONO, SH.MH yang dihadiri oleh para Asisten, Kabag TU, para Koordinator dan seluruh Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, para Kajari beserta para Jaksa se Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, para Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan Pengadilan Negeri Samarinda, Perwakilan dari OJK Provinsi Kalimantan Timur, Kaprodi Magister Hukum beserta para mahasiswa pada Universitas Mulawarman, para tokoh agama dan masyarakat, serta para peserta Duta Pelajar Sadar Hukum Kalimantan Timur.

Bertindak selaku Narasumber dalam kegiatan ini adalah

1.    Dr. Ivan Zairani Lisi, SH. S.Sos, M.Hum (Kaprodi Magister Hukum Universitas Mulawarman)

2.    Dr. Eddy Parulian Siregar, SH.MH (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur)

3.    Darius Naftali, SH.MH (Ketua Pengadilan Negeri Samarinda)

4.    Adi Setyo (Kepala Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen pada Kantor OJK Provinsi Kalimantan Timur)

dengan moderator Rischa, SH dan Evi Hasibuan, SH.MH (Koordinator pada Kejati Kaltim)

Kegiatan seminar ini diselenggarakan dalam rangka menyambut hari Bhakti Adhyaksa yang ke 63 dan diselenggarakan secara serempak oleh Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia. Hal ini setidaknya dapat dimaknakan sebagai bentuk semangat kebersamaan bagi insan adyaksa untuk membangun solidaritas dalam optimalisasi pelaksaaan wewenang, tugas dan fungsi Kejaksaan, terutama dalam konteks ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.